NusantaraSatu.Net -Jakarta, —
Pemerintah Kabupaten Mukomuko menghadiri pertemuan resmi di Kementerian Transmigrasi, Kamis (27/11/2025), untuk membahas langkah penyelesaian berbagai persoalan di kawasan eks Transmigrasi UPT Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman. Pertemuan tersebut digelar sebagai tindak lanjut surat Bupati Mukomuko tertanggal 19 November 2025 mengenai permohonan penjadwalan ulang audiensi.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Direktur PSPPSKP, Lantai 2, Kementerian Transmigrasi, mulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Dari pihak Pemkab Mukomuko, yang hadir langsung adalah Bupati Mukomuko, Wakil Bupati Mukomuko, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
Pertemuan dipimpin oleh perwakilan Kementerian Transmigrasi melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ir. Rajumber Prihatin, M.Si, dan turut dihadiri jajaran terkait seperti Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk, Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, para analis kebijakan, dan sejumlah staf teknis.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas secara mendalam berbagai persoalan yang selama ini menghambat optimalisasi kawasan eks transmigrasi, terutama terkait tata kelola lahan, fasilitas permukiman, serta percepatan pembangunan kawasan yang berdampak pada perekonomian masyarakat.
Bupati Mukomuko menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah daerah merupakan bagian dari komitmen Pemkab untuk mempercepat penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Mukomuko tahun 2026–2027, khususnya pada sektor transmigrasi yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi momentum mencari solusi konkret dan kolaboratif untuk percepatan pembangunan kawasan transmigrasi di Mukomuko,” demikian tertuang dalam penjelasan yang disampaikan kepada pihak Kementerian.
Kementerian Transmigrasi menyambut baik langkah Pemkab Mukomuko dan menyatakan siap mendukung percepatan penyelesaian berbagai persoalan, termasuk sinergi program lintas direktorat.
Pertemuan diakhiri dengan kesimpulan perlunya koordinasi lanjutan serta pembentukan rencana kerja bersama yang menjadi bagian dari persiapan pembangunan daerah tahun anggaran 2026/2027. Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat memperkuat pemerataan pembangunan di Kabupaten Mukomuko, khususnya di wilayah transmigrasi.(Adv-Kominfo).
