NusantarSatu.Net-Mukomuko
Sejumlah wartawan yang biasa meliput berbagai pemberitaan di kabupaten Mukomuko meminta kepada Bupati Choirul Huda SH, untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas pendidikan dan kebudayaan .Kamis(14/08/2025).
Padahal keberadaannya sudah diatur dalam Undang-undang yang fungsinya menunjang kinerja pemerintah dalam hal ini untuk menunjang program-program Pemerintah agar transparan dalam penyampaian informasi.
“Sebagai pejabat publik yang mengelola anggaran negara, harusnya mereka bisa welcome dengan siapapun, apalagi dengan wartawan yang pekerjaannya menyampaikan sebuah berita agar dalam pemberitaannya berimbang,” kata iib salah satu Media
“Kalau temen-temen wartawan kesulitan dalam mendapat sebuah informasi lantaran kepala dinas yang alergi kepada profesi kami, kata iib lagi, jangan mau jadi pejabat dong,” tandasnya.
Padahal jelas dalam UU pers nomor 40 tahun 1999 disebutkan, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan meyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara ,serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, online maupun media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
“Jadi kalau ada pejabat ataupun kepala dinas yang selalu menghindar ataupun selalu enggan diwawancarai, artinya, dia tidak paham Undang-undang bahwa ada yang melindungi itu semua , Mestinya, pemerintah harus bisa menggunakan peran pers ini sebaik mungkin sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat, Dengan begitu, masyarakat kan bisa paham apa yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini.
Justru kalau pejabat bisa menggunakan media sebagai corong, khususnya untuk menyampaikan program-program yang dijalankan, itu malah bagus. Sehingga masyarakat tahu bagaimana kinerja pemerintah,” tutupny
